PENGADILAN NEGERI CIREBON

MUDAHNYA MENELUSURI PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah portal resmi yang menyediakan informasi terkait perkara di pengadilan, sehingga masyarakat dapat mengakses data perkara secara cepat, mudah, dan transparan.

PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK

Elektronik Surat Keterangan (eraterang) Direktorat Jenderal Badilum MA-RI merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Slawi.

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

layanan kepanitraan Pidana

Pelimpahan berkas perkara pidana dari Penuntut Umum/Penyidik.
Pendaftaran permohonan praperadilan.
Permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
Permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Permohonan persetujuan penggeledahan.
Permohonan persetujuan penyitaan.
Permohonan persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
Permohonan perpanjangan penahanan.
Permohonan pembantaran.
Permohonan izin besuk.
Permohonan izin berobat bagi Terdakwa.
Permohonan turunan putusan kepada pihak berperkara.

layanan kepanitraan Perdata

Pendaftaran perkara gugatan biasa.
Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
Pendaftaran verzet atas putusan verstek
Pendaftaran perkara permohonan.
Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
Permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
Pendaftaran permohonan eksekusi.
Pendaftaran permohonan konsinyasi.
Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

layanan kepanitraan HUKUM

Permohonan waarmaking surat-surat.
Pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
Permohonan surat izin untuk melaksanakan penelitian dan riset.
Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Permohonan pendaftaran surat kuasa.
Permohonan legalisasi surat.
Permohonan surat kuasa insidentil.

layanan kesekretariatan Umum

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Cirebon.

LAYANAN SIPECI ( PTSP ONLINE )

SIPECI / PTSP Online Pengadilan Negeri Cirebon adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pengadilan tanpa harus datang langsung ke kantor PN, cukup melalui website SiPeci ( Sistem informasi PN Cirebon)

SIPP

Layanan penelusuran dan pemantauan perkara secara elektronik.

E-COURT

Layanan pendaftaran perkara hingga persidangan secara elektronik.

DIREKTORI PUTUSAN

Publikasi dokumen elektronik putusan seluruh pengadilan di Indonesia

E-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

ERATERANG

Eraterang adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengajukan permohonan surat keterangan secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk pengajukan permohonan dari mana saja dengan koneksi internet, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengurusan surat keterangan